JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 diyakini mampu mencegah praktik korupsi.
Menurut Indrajaya, retret tersebut memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi tindakan korupsi.
Selain itu, menurutnya, Presiden dapat mengingatkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan pemerintahan, dan merugikan masyarakat.
“Sehingga, kami sangat mendukung karena kegiatan itu positif bagi kepemimpinan di tingkat daerah ke depan,” ujar Indrajaya
Indrajaya menekankan pentingnya integritas kepala daerah, mengingat data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 61 kepala daerah menjadi tersangka korupsi pada periode 2021-2023.
“Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Semua kepala daerah harus mendukung dan meniru komitmen Pak Prabowo,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa retret dapat membantu menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun mendatang.
“Dalam melaksanakan program, kepala daerah terpilih bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Selain itu, Indrajaya menilai retret dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman dalam memimpin.
“Jadi, perlu pembekalan kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat. Dari sisi kapasitas, mereka harus siap,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa retret dapat memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga kepala daerah terpilih diharapkan lebih cinta tanah air dan berkomitmen untuk memajukan daerah masing-masing.
“Retret perlu segera dilaksanakan. Waktunya masih cukup panjang sebelum pelantikan. Kami sangat mendukung ide Presiden Prabowo,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengadakan retret serupa pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang diikuti oleh anggota Kabinet Merah Putih. (YK/dbs)
